Postingan

Menampilkan postingan dengan label Firli Bahuri

Kirim Surat ke Kapolri, Koalisi Masyarakat Antikorupsi Minta Firli Ditarik dari KPK dan Dinonaktifkan

Gambar
Ketua KPK Firli Bahuri usai menjadi pembicara dalam penyuluhan antikorupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Rabu (31/3/2021).(IRFAN KAMIL) Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan surat kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Dalam surat tersebut, koalisi masyarakat sipil antikorupsi meminta Sigit menarik Firli Bahuri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menonaktifkannya sebagai anggota Polri. "Kami mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal permintaan penarikan atau pemberhentian Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai anggota kepolisian," kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/5/2021). Firli merupakan anggota polisi aktif dengan pangkat bintang tiga atau komisaris jenderal. Ia dilantik sebagai Ketua KPK pada 20 Desember 2019 setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR. Kurnia mengatakan, permohonan itu dilatarbel...

MAKI Adukan Firli ke Dewas KPK Terkait BAP Perkara Tanjungbalai

Gambar
Gedung KPK (Foto: Andhika Prasetia/detikcom) Jakarta - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan pelanggaran etik dalam kasus penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial. Aduan itu dilayangkan MAKI melalui e-Mail ke Dewan Pengawas (Dewas). "MAKI melalui media e-Mail, kemarin telah menyampaikan aduan kepada Dewan Pengawas KPK dugaan pelanggaran etik terkait proses penanganan perkara dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemkot (Pemerintah Kota) Tanjungbalai yang melibatkan tersangka M Syahrial dkk," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melalui keterangan tertulis, Selasa (25/5/2021). Menurut Boyamin, Dewas seharusnya mendalami soal dugaan ini demi menjaga martabat KPK. Pasalnya, dugaan tersebut sudah menjadi konsumsi publik dan sudah tersebar di beberapa pemberitaan media. "Bahwa aduan ini semata-mata hanya berdasar pemberitaan media massa yang semestinya didalami oleh Dewan Pengawas KPK guna menjaga marwah d...